DPR menggelar rapat paripurna untuk membahas Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai mitra kerja Komisi I. Dalam rapat tersebut, ada bebera...
DPR menggelar rapat paripurna untuk membahas Badan Keamanan
Laut (Bakamla) sebagai mitra kerja Komisi I. Dalam rapat tersebut, ada beberapa
interupsi anggota soal penanganan kasus Ketua DPR Setya Novanto oleh MKD.
Rapat paripurna yang digelar di Gedung DPR, Kompleks
Senayan, Jakarta, Selasa (24/11/2015), tidak berlangsung lama. Dipimpin oleh
Wakil Ketua DPR Fadli Zon, pembahasan tentang Bakamla yang akan menjadi mitra
kerja Komisi I DPR berlangsung lancar, meski ada interupsi.
Politikus PAN Yandri Susanto sempat mempertanyakan posisi
Bakamla yang dianggapnya tumpang tindih dengan instansi lain. Bahkan ia menilai
Bakamla perlu dihapus.
"Kita tahu banyak badan membebani anggaran negara. Apa
ini tidak tumpang tindih dengan TNI AL, Polair. Menurut saya, Bakamla belum
terlalu penting," ungkap Yandri.
Meski demikian, sejumlah anggota DPR lainnya mendukung peran
dan fungsi Bakamla. Justru Bakamla disebut perlu semakin diperkuat lagi.
"Saya tidak persoalan siapa yang menjadi mitra kerja.
Tapi Bakamla strategis, terkait illegal fishing, illegal trafficking. Perlu
kita perkuat. Dalam rangka jaga keamanan laut kita," ucap politisi PDIP,
Yoseph Umar Hadi.
"Kami ingin ke depan, kalau Bakamla sudah jadi mitra,
kita harus perkuat posisinya. Kalau peraturan perundang-undangan kita tumpang
tindih, perlu buat UU inisiatif keamanan dan keselamatan laut," tambah
anggota DPR lainnya, Hetifa.
Tak berapa lama, kemudian Fadli Zon menjelaskan bahwa dasar
Bakamla untuk menjadi mitra kerja DPR adalah berdasarkan UU kelautan. Ia pun
lantas mengajukan pertanyaan apakah dewan menyetujui Bakamla untuk menjadi
mitra kerja. Akhirnya DPR mencapai kesepakatan.
Saat politisi Gerindra tersebut hendak menutup rapat, ada 2
anggota dewan yang mengajukan interupsi. Yakni terkait isu yang tengah hangat
mengenai penanganan kasus Novanto oleh MKD.
"Mohon pimpinan, ada persoalan yang perlu diklarifikasi
tuntas, karena ini tidak hanya menyangkut kredibilitas eksekutif tapi juga
legislatif. Agar segera dituntaskan. Tentang benar apa tidaknya pengaduan
Menteri ESDM tentang salah seorang anggota kita," ujar seorang anggota DPR
bernama Yoseph.
Usai Yoseph, giliran politisi Nasdem Johny G Plate yang
mengajukan interupsi. Masih terkait hal yang sama, ia juga meminta agar
pimpinan DPR memperhatikan kasus Novanto yang belum juga disidangkan.
"Menggarisbawahi, tolong pimpinan agar memperhatikan
agar MKD bekerja dengan sesuai prosedur agar sesuai marwahnya," kata
Jhony.
Sayangnya Fadli enggan menanggapi banyak interupsi-interupsi
itu. Ia hanya menjawab singkat lalu menutup sidang paripurna."Sesuai
mekanisme yang ada kita serahkan ke MKD," tukas Fadli lalu mengetok palu
tanda berakhirnya sidang.
